Wabup Muratara Sampaikan Jawaban Eksekutif atas Pandangan Fraksi DPRD terhadap LKPJ 2025
PNews | Muratara (SUMSEL)--- Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) menyampaikan jawaban eksekutif atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD, Selasa (31/3/2026) pukul 14.30 WIB.
Rapat paripurna tersebut dihadiri Ketua DPRD Musi Rawas Utara Devi Arianto, S.H., Wakil Ketua I Ekien Fersace, Wakil Ketua II Zainal Abidin, para ketua fraksi, komisi, Sekretaris Daerah Elvandari, jajaran OPD, camat, pimpinan organisasi, tokoh masyarakat, serta undangan lainnya.
Wakil Bupati Muratara, H. Junius Wahyudi, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dukungan, saran, serta masukan dari seluruh fraksi DPRD terhadap LKPJ Tahun 2025.
“Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian, kritik, dan masukan dari seluruh fraksi. Hal ini menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerja ke depan,” ujarnya.
Dalam jawabannya, pihak eksekutif menegaskan sejumlah capaian, di antaranya opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK, peningkatan capaian pelayanan publik dengan predikat zona hijau, serta dukungan terhadap program Jaminan Kesehatan Nasional hingga tercapainya Universal Health Coverage (UHC).
"Selain itu, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2025 mencapai sekitar Rp94,45 miliar atau 96,51 persen dari target, serta berbagai penghargaan di tingkat provinsi dan nasional, termasuk program kampung iklim.
Menanggapi pandangan fraksi-fraksi, Pemkab Muratara juga menegaskan komitmen untuk terus meningkatkan pembangunan infrastruktur yang merata, penguatan sektor pertanian dan perkebunan, optimalisasi bantuan tepat sasaran, serta peningkatan ekonomi kerakyatan.
Di sisi lain, pemerintah daerah juga akan menjaga kualitas belanja daerah, termasuk mempertahankan belanja pegawai di bawah 30 persen serta selektif dalam pengusulan formasi CPNS sesuai kebutuhan.
Pemkab Muratara juga berkomitmen meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi, termasuk dalam penanganan infrastruktur, ketahanan pangan, serta persoalan pelayanan publik seperti stabilitas listrik.
Rapat paripurna berlangsung lancar dan menjadi bagian dari proses evaluasi kinerja pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan yang lebih baik dan iluk lagi di Kabupaten Musi Rawas Utara,Pungkasnya.
#A.Rahman/ADV
Tidak ada komentar