Menuju Birokrasi Modern, Pemkab Solok Siapkan Seleksi Terbuka Jabatan Eselon
Sejumlah isu yang berkembang terkait ketegangan birokrasi dan tudingan marginalisasi terhadap kelompok “birokrat pejuang” pendukung JFP-Candra, justru dipandang sebagai narasi politis yang tidak mencerminkan kondisi sesungguhnya di lapangan. Pemerintahan JFP-Candra mengedepankan proses uji kompetensi (Jobfit) sebagai langkah nyata dalam menata birokrasi berdasarkan kinerja, integritas, dan kapasitas, bukan afiliasi politik.
“Rotasi dan evaluasi yang dilakukan saat ini merupakan bagian dari reformasi birokrasi. Tidak ada politik balas dendam. Semua dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan, demi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Ketua Pansel JPT Pratama Pemkab Solok, Drs. Bustamar, MM.
Lebih lanjut menurut Bustamar bahwa JOB FIT dwngan uji kompetensi, itu sesuai aturan dan tidak ada yg demosi atau turun jabatan apalagi untuk di nonjobkan.
Namun berdasarkan hasil uji kompetensi bisa saja ada penyesuaian jabatan bisa tetap pada jabatan sebelumnya dan boleh pula dirotasi pd jabatan lain yg setara.
Terkait Pejabat yg tidak ikut Job Fit bisa disebabkan karena ikut Job Fit atau Seleksi terbuoa di daerah lain, ada yg langsung pensiun dan ada mundur atas kesadaran sendiri.
Ditegaskan Bustamar bahwa sepanjang aturan tidak berubah untuk Seleksi Terbuka (Selter) itu ada aturan, " pernah dan sedang", artinya pernah menduduki eselon 2 dan atau sedang menduduki eselon 3. Jadi tetap ada peluang atau kesempatan lagi utk ikut seleksi terbuka berikutnya.
Pemerintah Kabupaten Solok telah melakukan Jobfit terhadap 15 pejabat eselon II. Dalam proses tersebut tidak memandang dari sudut politik, tidak ada perlakuan istimewa, semuanya ikut sesuai peraturan yang berlaku.
Hal ini menjadi bukti bahwa proses evaluasi tidak berpihak pada kelompok mana pun, melainkan diterapkan secara adil dan menyeluruh kepada semua pejabat.
Terkait tudingan terhadap Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Solok, Medison, S.Sos, M.Si, sebagai sosok bermuka dua dan bermain aman secara politik, beberapa pihak menilai bahwa itu adalah narasi tendensius yang tidak berdasar.
Medison merupakan ASN karier yang telah menjabat di berbagai posisi penting di Pemkab Solok dan dikenal memiliki rekam jejak yang profesional serta loyal pada sistem, bukan pada individu atau pasangan kepala daerah.
“Memangnya ASN harus berpolitik? Justru Medison menunjukkan sikap netral yang baik. Dia bekerja di bawah siapa pun yang terpilih secara sah. Itu bukan muka dua, itu profesional,” ujar salah satu tokoh masyarakat Solok yang menilai positif kinerja Medison.
Pemerintahan JFP-Candra tidak akan membawa birokrasi ke arah balas dendam politik atau praktik feodalistik lama. Semua kebijakan yang menyangkut ASN dilakukan secara hati-hati, dengan dasar hukum yang kuat dan evaluasi berbasis merit sistem.
Pergeseran, rotasi, dan evaluasi terhadap pejabat eselon II dan III yang sedang berlangsung, bukan untuk membangun kekuasaan baru, tetapi sebagai bentuk penyesuaian kebutuhan organisasi.
Langkah ini penting dilakukan untuk meningkatkan efektivitas birokrasi dan menjawab tantangan pembangunan ke depan. Pemkab Solok akan segera membuka lelang jabatan (Seleksi Terbuka) untuk mengisi posisi yang lowong, memastikan keterbukaan dan kesempatan yang sama bagi semua ASN yang kompeten menuju birokrasi yang modern, profesional, dan bersih dari praktik transaksional politik.
#Eriyus
Tidak ada komentar