Monitoring Hasil Penilaian Perluasan Percontohan Dasa Anti Korupsi Nagari Talang Babungo
Yang Menghadiri :
•Pjs Bupati Solok : Dr. Drs. Akbar Ali, A.P., M.Si
•Ketua Tim Penilai Desa Anti Korupsi dari KPK RI : Friesmount Wongso beserta anggota
•Tim Penilai Desa Anti Korupsi Provinsi Sumbar : Megah Vivyawati, SH. CFr.A
•Tim Penilai Desa Anti Korupsi Kabupaten Solok
•Para Kepala OPD terkait
•Camat Hiliran Gumanti : Zulbakti, S.Pd
• Wali Nagari Talang Babungo : Hafizur Rahman
• Ketua KAN dan Ketua BPN Nagari Talang Babungo beserta jajaran
Pjs. Bupati Solok (Dr. Drs. Akbar Ali, A.P., M.Si) mengucapkan terimakasih kepada Ketua Tim Penilai Desa Anti Korupsi dari KPK RI yang telah meluangkan waktunya untuk hadir dan memberikan penilaian langsung ke Nagari Talang Babungo ini.
Saya mengapresiasi Pemerintah Nagari Talang Babungo yang sudah sejak tahun 2020 memulai inisiatif pembangunan Desa Antikorupsi, ini merupakan langkah yang sangat penting dalam menciptakan pemerintahan desa yang berintegritas dan dipercaya oleh masyarakat
Upaya membangun desa anti korupsi bukan hanya tanggungjawab pemerintah desa/ nagari saja, melainkan juga membutuhkan dukungan dan partisipasi seluruh elemen masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, lembaga-lembaga desa, serta generasi muda dan saya mengajak semua pihak untuk terus bersama-sama mengawal proses ini tuturnya, mari kita jadikan Nagari Talang Babungo sebagai contoh nagari yang mampu menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, berintegritas dalam mengimplementasikan nilai-nilai antikorupsi dan menjadi inspirasi bagi nagari-nagari lainnya di Kabupaten Solok dan di Sumatera Barat.
Kepada tim penilai, kami sangat berharap masukan dan evaluasi yang diberikan nantinya dapat menjadi panduan bagi Nagari Talang Babungo untuk terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa dan semoga kegiatan penilaian ini dapat berjalan dengan lancar, dan membawa manfaat yang besar bagi Nagari Talang Babungo serta Kabupaten Solok pada umumnya ucap Akbar Ali.
Ketua Tim Penilaian Friesmount Wongso menyampaikan Pada kegiatan ini ada 4 Desa yang kami singgahi setelah kemarin kami melakukan kegiatan pembentukan Kabupaten/Kota percontohan Desa Anti Korupsi yang bertepatan di kota Payakumbuh, dan hari ini kami ada dua tim, kami di sini yang berada di Talang Babungo dan rekan kami yang berada di tempat lain. Dan besok kami akan ke Sawahlunto untuk melakukan uji petik
- uji petik ini dilakukan karena secara nasional desa percontohan Desa Anti Korupsi sudah ada di Sumatera Barat tepatnya di Nagari Kamang Hilia Kabupaten Agam, jadi itu pembentukan yang pertama.
-Saat ini adalah replikasi yang kami lakukan, kami meminta teman-teman Inspektorat, DPMD Provinsi mulai melakukan komunikasi dengan Kabupaten/Kota yang memiliki desa, memilih kira-kira desa mana yang sudah siap menjadi Desa Anti Korupsi, nanti akan dilakukan bimbingan teknis oleh teman-teman dari Inspektorat daerah ucapnya
Kami KPK turut prihatin sejak di gelontorkannya dana desa dari tahun 2015, sudah banyak desa-desa yang terlibat kasus korupsi dan hal ini dibuktikan pula oleh survei bahwa perilaku koruptif itu lebih banyak di Desa dari pada di Kota dan kami datang ke sini untuk melakukan uji petik melihat implementasi desa anti korupsi, kami sudah mempercayakan semua penilaian kepada tim yang melakukan penilaian baik di tingkat Provinsi maupun di Kabupaten.
Saran dan masukan dari kami bukan suatu penindakan tetapi untuk dilakukan perbaikan, jadi kita sudah percaya penuh kepada Nagari Talang Babungo yang sudah melakukan semua implementasi dari 5 komponen dan 18 indikator yang menjadi syarat mutlak Desa Anti Korupsi tutur nya.
Kegiatan dilanjutkan dengan: pemaparan pemenuhan indikator desa antikorupsi oleh Wali Nagari Talang Babungo yang dipandu oleh moderator (Bpk Hafizol Gafur, SE.CRMO Irbansus Itda Kab. Solok) dan setelahnya dilakukan peninjauan lapangan, serta diakhiri dengan penyampaian hasil monitoring oleh Ketua Tim Penilai Desa Antikorupsi dari KPK RI.
Berdasarkan hasil monitoring tim KPK RI bahwa nilai pemenuhan 5 komponen desa antikorupsi Talang Babungo sama dengan yang diusulkan oleh Tim Provinsi Sumatera Barat yaitu dengan nilai 98 namun terdapat saran perbaikan yang perlu ditindaklanjuti oleh Pemerintah Nagari Talang Babungo.
Jajaran pemerintah nagari beserta masyarakat nagari talang babungo telah sukses melewati proses penilaian/ monitoring percontohan desa antikoropsi oleh KPK. semoga semuanya konsisten menjaga integritas dan menebarkan semangat antikorupsi kepada nagari nagari lainnya dikabupaten solok sehingga kabupaten solok berintegritas dan Antikorupsi dapat diwujudkan.
#SD
Tidak ada komentar